Transcription

PENYELESAIAN SENGKETAALTERNATIFMELALUI MEDIASIOleh : Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

FILOSOFI : Asas Musyawarah Mufakat (Pembukaan UUD1945).Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan BiayaRingan (UU).

FAKTA/KENYATAAN : Penyelesaian sengketa melalui litigasisangat lambat.Biaya perkara mahal.Peradilan pada umumnya tidak responsive.Putusan pengadilan tidak menyelesaikanmasalah.Kemampuan para hakim bersifat generalis.

Proses penyelesaian perkara yang begitu lama, berbelitbelit serta biaya mahal, selalu dibebankan kesalahankepada para Hakim. Sehingga muncullah kritik-kritik danpelecehan terhadap lembaga peradilan dengan ungkapanungkapan seperti : KUHAP (Kasih Uang Habis Perkara). KUHAP (Kasih Uang Hakim Pasrah). Yang diperkarakan kucing, namun yang harus dijualadalah lembu. Kucing tidak dapat Lembu hilang. Seperti mencari batang korek api yang hilang padamalam hari. Yang dicari satu batang korek api tapihabis satu kotak korek api untuk mencarinya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dan banyak lagi ungkapan yang begitu didramatisirdalam melecehkan lembaga peradilan tersebut.

Namun apabila kita menyimak sejarah perkembangan ADR itusendiri di Negara tempat pertama kali dikembangkan yaituAmerika Serikat pengembangan ADR dilatarbelakangi olehkebutuhan sebagai berikut :1.Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan(court congestion). Banyaknya kasus yang diajukan kePengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kaliberkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti inimemakan biaya yang tinggi dan sering kali memberikanhasil yang kurang memuaskan.2.Untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakatdalam proses penyelesaian sengketa.3.Untuk memperlancar serta memperluas akses keadilan(access to justice).4.Untuk member kesempatan bagi tercapainya penyelesaiansengketa yang menghasilkan keputusan yang dapatditerima oleh dan memuaskan semua pihak (high level ofacceptance) (Stephen B. Goldberg 1985 : 15 – 17).

Walaupun pola penyelesaian secarakonsensus dan musyawarah telah dikenaldan mengakar dalam masyarakat adatIndonesianamunkonsensusdanmusyawarah sebagai embryo alternativepenyelesaian diluar pengadilan sebagaimekanisme penyelesaian konflik dalammasyarakat modern belum dipahami olehmasyarakat luas (Mas Achmad Santosa,1999 : 5).

DASAR HUKUM MEDIASI : PANCASILA/UUD 1945 - asas musyawarah mufakat.Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa.(Pasal 1 angka 10 – APS adalah lembaga penyelesaian sengketaatau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati parapihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengancara konsultasi, negosiasi mediasi konsiliasi atau penilaian ahli.Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG – tentang Lembaga Perdamaian,Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yangberperkara sebelum perkara diperiksa.SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan LembagaPerdamaian – Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG.PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur MEDIASI DIPENGADILAN.PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI DIPENGADILAN.KEPUTUSAN KETUA MA-RI NO. 26/KMA/SK/II/2012 TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERADILAN.

Landasan faktual lahirnya PERMA No.01 Tahun 2008antara lain :Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara dipengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasimasalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat danmemaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaiansengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus(ajudikatif). Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ProsedurMediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 02 Tahun 2003ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dariPeraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga PERMA No. 02 Tahun2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakanmediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan mediasi sejak berlakunyaPERMA No. 02 Tahun 2003, September 2003 hingga Desember 2004 diempat Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan hasil laporan IICT(International Institut for Conflict Transformation) memperlihatkanbahwa tingkat keberhasilan Mediasi rendah yaitu kurang dari 10 % darijumlah perkara yang masuk.Disamping itu terdapat kelemahan-kelemahan normatif pada PERMANo. 02 Tahun 2003 yang membuat PERMA tidak mencapai sasaranmaksimal yang diinginkan.

PERMA NO. 02 TAHUN 2003RevisiPERMA NO. 01 TAHUN 2008

PERMA NO. 02 TAHUN2003 PERADILAN UMUM PERMA NO. 01 TAHUN2008 PERADILAN UMUMDAN PERADILAN AGAMA

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketamelaluiprosesperundinganuntukmemperoleh kesepakatan para pihak dengandibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7) Mediator adalah pihak netral yang membantupara pihak dalam proses perundingan gunamencari berbagai kemungkinan penyelesaiansengketa tanpa menggunakan cara memutusatau memaksakan sebuah penyelesaian.(Pasal 1 ayat 6).

BATAL DEMI HUKUM erupakanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusanbatal demi hukum. (Pasal 2 (3) ).Hakim dalam pertimbangan putusannya wajibmenyebutkan bahwa perkara ybs telahdiupayakan perdamaian melalui mediasidenganmenyebutkannamamediatorybs.(Pasal 2 (4) ).

BIAYA PANGGILANBiaya pemanggilan para pihak untuk menghadiriproses mediasi lebihdahulu dibebankankepada pihak pengggugat melalui uang panjarbiaya perkara.Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan,biaya pemanggilan para pihak ditanggungbersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagalbiaya dibebankan kepada yang kalah. (Pasal 3)

Pada asasnya setiap mediatorbersertifikat. Kecuali di wilayah hukum pengadilantingkat pertama tidak ada mediatorterdaftar bersertifikat,hakim tanpasertifikat boleh menjadi mediator. Sertifikat diperoleh dari pelatihan olehlembaga yang terakreditasi oleh MA RI.(PASAL 5)

PEMILIHAN MEDIATORPara pihak berhak memilih mediator antaralain :a. Hakim majelis pemeriksa perkarab. Hakim bukan pemeriksa pada PN ybsc.Advokat/Akademisi hukum, profesi bukanhukum yang memiliki sertifikat mediator.(Pasal 8 (1) ).

DAFTAR MEDIATORKetuaPengadilanmenyediakandaftarmediator sekurang-kurangnya 5 (lima) namamediator bersertifikat, terdiri dari mediatorHakim dan mediator non Hakim. (Pasal 9 (1)).Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasidan memperbaharui daftar mediator. (Pasal 9(6)).

BATAS WAKTU PEMILIHAN MEDIATORPara pihak hadir pada hari sidang pertama, hakimmewajibkan para pihak pada hari itu juga ataupaling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untukberunding guna memilih mediator termasuk biayayang mungkin timbul akibat pilihan penggunaanmediator bukan hakim (Pasal 11 ayat 1).Para pihak segera menyampaikan mediatorpilihan mereka kepada ketua majelis hakim(Pasal 11 ayat 2).Ketua majelis hakim segera memberitahumediator terpilih untuk melaksanakan tugas(Pasal 11 ayat 3).

TENGGANG WAKTU PROSES MEDIASIProses mediasi berlangsung paling lama40 (empat puluh) hari sejakpemilihanmediator dan dapat diperpanjang 14(empat belas) hari sejak berakhirnya masa40 (empat puluh) hari. ( Pasal 13 (3) dan(4) ).

MEDIASI GAGALMediator berkewajiban menyatakan mediasitelah gagal jika salah satu pihak atau parapihak atau kuasa hukumnya telah dua kaliberturut-turut tidak menghadiri pertemuanmediasi sesuai jadwal pertemuan mediasiyang telah disepakati atau telah dua kaliberturut-turut tidak menghadiri pertemuanmediasi tanpa alasan setelah dipanggil secarapatut.(Pasal 14 (1) ).

Mempersiapkan jadwal pertemuan, Mendorong para pihak berperan langsung dalamproses mediasi. Menyelenggarakan Kaukus, Mendorong para pihak melaksanakanperundingan berbasis kepentingan (Pasal 15 ayat1, 2, 3 dan 4). Membantu para pihak merumuskan kesepakatanperdamaian (Pasal 17 ayat (1)) Menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal14).

Kesepakatan perdamaian tertulisditandatangani para pihak dan mediator. Jika proses mediasi diwakili kuasa hukum,wajib persetujuan tertulis principal. Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian. SE WAKA MA BIDANG YUDISIAL NO. 24/200918 Juni 2009 Penyeragaman format akta perdamaian. Struktur: (1) AKTA PERDAMAIAN, (2)PUTUSAN, (3) MENGADILI (pasal 17)

MEDIASI DALAM LITIGASI (WAKAI)Pada setiap tahapan litigasi Majelis Hakimberkewajiban untuk mengusahakan perdamaianhingga sebelum ucapan putusan (Pasal 18(3)).Apabila para pihak sepakat untuk memasuki prosesmediasi dalam litigasi dan sepakat memilih salahsatu Hakim Majelis menjadi Mediator, maka Ketuamajelis memberi kesempatan kepada para pihakselama 14 hari untuk memasuki proses mediasidalam litigasi. ( Pasal 18(4) ).

Mediator tidak boleh menjadi saksi dalamperkara yang dimediasinya (Pasal 19 ayat(3)). Mediator tidak bertanggung jawab secaraperdata dan pidana atas isi kesepakatanperdamaian (Pasal 19 ayat (4)).

PERDAMAIAN DI TINGKATBANDING,KASASI DAN PK:Apabila para pihak sepakat menempuh prosesmediasi(perdamaian) di tingkat tuaPengadilan Negeri setempat. (Pasal 21).Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak penyampaian kehendak tertulis para pihakditerima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.(Pasal 22).

Pengajuan tertulis kepada Ketua PengadilanTingkat Pertama. Ketua Pengadilan Tingkat Pertamamemberitahu Ketua Pengadilan Banding atauKetua MA. Jika berkas belum dikirim, maka pengirimanditunda. Jika berkas sedang diperiksa, makapemeriksaan ditunda selama 14 hari kerja(Pasal 21 dan Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun2008) .

Dapat dikuatkan dengan aktaperdamaian dengan pengajuan gugatandisertai dengan dokumen-dokumenterkait. Hakim wajib memastikan kesepakatanitu memenuhi syarat-syarat : Sesuai kehendak para pihak; Tidak bertentangan dengan hukum; Tidak merugikan pihak ketiga; Dapat dieksekusi; Dengan itikad baik. (Pasal 23)

Mediasi Awal Litigasi /chotei (ps.7, ps.11ps. 13) Mediasi Dalam Litigasi /wakai (ps.18ayat 3) Mediasi dalam Tingkat Banding, Kasasidan PK (ps.21) Mediasi Di Luar Pengadilan/one daywakai (ps.23)

SARANA PRASARANA:1.2.3.RUANG MEDIASI/KAUKUSRUANG TUNGGUPAPAN NAMA DAFTAR JA (BUNDAR, OVAL, PENTGON)KURSILUKISAN/ALUR ADM. MEDIASIREGISTER MEDIATOR (HAKIM/NON HAKIM)REGISTER MEDIASIMAP DAN FORMULIR MEDIASI

PERUBAHAN DAN PENDEKATAN BARUPerubahan-perubahan penting atauhal-hal baru yang membedakanPERMA No. 1 tahun 2008 dari PERMANo. 2 Tahun 2003 berkaitan denganhal-hal berikut :

1. Penegasan sifat wajib mediasi yangjika tidak dipatuhi berakibat putusanatas perkara yang bersangkutan bataldemi hukum (Pasal 2 (ayat 3)). DalamPERMA sebelumnya tidak adapenegasan seperti ini.2. Pihak Penggugat lebih dahulumenanggung biaya pemanggilan parapihak (Pasal 3). Dalam PERMAsebelumnya tidak ada pengaturanseperti ini.

3. Hakim pemeriksa perkara diperkenankan menjadimediator [Pasal 8 ayat (1) d]. Dalam PERMAsebelumnya hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkanmenjadi mediator dengan alasan kekhawatiran jikahakim pemeriksa perkara tidak mampu mengadiliperkara yang dimediasinya secara objektif dan netralsetelah mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.Namun, karena HIR memang mewajibkan hakimpemeriksa perkara untuk berupaya mendamaikan danjuga melihat pada sistem mediasi di Jepang bahwahakim pemeriksa dapat menjadi mediator, maka dalamPERMA ini, para pihak boleh memilih hakim pemeriksaperkara menjadi mediator. Bahkan dalam keadaantertentu, misalkan tidak ada mediator bukan hakimyang bersertifikat dan hakim bukan pemeriksa perkarayang bersertifikat mediator, maka hakim pemeriksaperkara langsung menjadi mediator.4. Dimungkinkannya mediator lebih dari satu orang [Pasal8 ayat (1) e dan ayat (2)]. Dalam PERMA sebelumnya,hal ini tidak diatur.

5. Pembuatan resume perkara oleh para pihak tidak lagibersifat wajib [Pasal 13 ayat (1) dan (2)]. DalamPERMA sebelumnya pembuatanresume bersifat wajib. Akan tetapi setelah dibahassecara mendalam oleh Kelompok Kerja diputuskanuntuk tidak mewajibkan pembuatanresume karena dikhawatirkan akan menjadi hambatanbagi prosesmediasi. Jika diwajibkan, maka tanpa resume perkaraberarti prosesmediasi tidak dapat berlangsung. Dengan tidakdiwajibkan pembuatanresume perkara, mediator tetap dapatmenyelenggarakan mediasi.6. Lama proses mediasi 40 (empat puluh) hari dan dapatdiperpanjang serta masa untuk proses mediasi ituterpisah dari masa pemeriksaanperkara selama 6 (enam) bulan. Dalam PERMA No. 2Tahun 2003 selama 21 (dua puluh satu) hari dantermasuk masa pemeriksaan perkara [Pasa 13 ayat (3)dan (5)].

7.8.Mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasigagal dantidak layak (Pasal 15), dalam PERMA sebelumnya,pengaturan ini tidak ada, Kelompok Kerja menganggap halini perlu diatur dalam PERMA ini didasarkan padapengalaman praktik PERMA sebelumnya, mediator harusmenunggu habis masa waktu mediasi, yaitu 21 (dua puluhsatu) hari kerja terlebih dahulu meskipun para pihak tidakpernah datang ke pertemuan mediasi, baru mediatormenyampaikan kegagalan mediasi kepada hakim pemeriksa.Keadaan ini tentu membuat proses penyelesaian perkaralebih memakan waktu.Hakim wajib mendorong para pihak menempuh perdamaianpada tiap tahap pemeriksaan perkara sebelum pembacaanputusan [Pasal 18 ayat (3)]. Dalam PERMA sebelumnya halini tidak diatur. Namun karena dalam praktik peradilanperdamaian dapat terjadi setelah tahap pembuktian atausebelum pengucapan putusan dan hukum acara juga tidakmelarang hal itu, Kelompok Kerja menganggap perlu untukterus mendorong para pihak untuk berdamai hingga sebelummasa pengucapan putusan. Dalam sistem mediasi Jepang halini juga dibolehkan.

9.Mediator tidak bertanggungjawab secara perdata danpidana atas isikesepakatan [Pasal 19 ayat (4)]. Dalam PERMA sebelumnyahal ini tidak diatur. Kelompok Kerja menganggap hal iniperlu diatur karena untuk mempertegas bahwa KesepakatanPerdamaian merupakan hasil mufakat para pihak bukanhasil yang ditetapkan oleh mediator. Selain itu, pengaturanini untuk melindungi mediasi yang terintegrasi diPengadilan dan mediator dari tuntutan yang tidaksemestinya diajukan kepadanya.10. Pengaturan lebih rinci tentang perdamaian pada tingkatbanding dan kasasi (Pasal 21 dan Pasal 22). Dalam PERMAsebelumnya hal ini tidak diatur. Kelompok Kerjamenganggap hal ini perlu diatur karena dalam praktikperdamaian juga sering terjadi ketika perkara telah beradadi tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali.Pengaturan diperlukan untuk menyalurkan keinginan parapihak untuk berdamai pada tingkat banding, kasasi, ataupeninjauan kembali sekaligus juga untuk menghindariterjadinya permasalahan.

11. Pengaturan Kesepakatan Perdamaianyang diselenggarakan di luar pengadilan(Pasal 23) dalam PERMA sebelumnya tidakdiatur. Pengaturan hal ini sebenarnyadidasarkan pada sistem mediasi diJepang dimana para pihak bersengketatetapi tidak mengajukan gugatan kepengadilan kemudian mereka berhasilmencapai perdamaian. Para pihakkemudian meminta Pengadilan untukmemperkuat Kesepakatan Perdamaian diluar pengadilan itu dengan mengajukangugatan yang harus segera diputus.Upaya ini di Jepang disebut dengan“Sokketsu Wakai” atau “wakai dalamsatu hari”.

III. Standar Pelayanan PadaBadan Peradilan Umum4. Pelayanan Mediasi4.1. Dasar HukumPERMA No. 1 Tahun 2008 tentangMediasi di Pengadilan

4.2. Mediasi Dalam Persidangana.b.c.d.e.Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi parapihak dalam persidangan dan tidak dipungutbiaya.Para pihak dapat memilih mediator berdasarkandaftar nama mediator yang disediakan olehPengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5(lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman paramediator.Para pihak dapat memilih mediator yang bukanhakim. Dalam hal demikian maka biaya mediatormenjadi beban para pihak.Jika para pihak gagal memilih mediator, ketuamajelis hakim akan segera menunjuk hakim(bukan pemeriksa pokok perkara) yangbersertifikat pada pengadilan yang sama untukmenjalankan fungsi mediator.Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasiyang bersifat tertutup dengan tidak dipungutbiaya.

4.3. Mediasi Di Luar Pengadilana. Masyarakat yang bersengketa dapatmenyelesaikan sengketa merekamelalui mediator bersertifikat di luarPengadilan.b. Apabila telah tercapai kesepakatanperdamaian maka dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan yangberwenang untuk memperoleh AktaPerdamaian.c. Pengadilan menerbitkan AktaPerdamaian setelah para pihakmendaftarkan gugatan mereka diPengadilan dengan melampirkan hasilkesepakatan mediasi dan sertifikatmediator.

IV. Standar PelayananPada Badan PeradilanAgamaF. Pelayanan Mediasi :1. Mediasi Dalam Persidangan2. Mediasi Di LuarPersidangan

1. Mediasi Dalam Persidangan :a.b.c.d.e.Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi parapihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.Para pihak dapat memilih mediator berdasarkandaftar nama mediator yang disediakan olehPengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5(lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman paramediator.Para pihak dapat memilih mediator yang bukanhakim. Dalam hal demikian maka biaya mediatormenjadi beban para pihak.Jika para pihak gagal memilih mediator, ketuamajelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukanpemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat padapengadilan yang sama untuk menjalankan fungsimediator.Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasiyang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

2. Mediasi Di Luar Pengadilan :a. Masyarakat yang bersengketa dapatmenyelesaikan sengketa mereka melaluimediator bersertifikat di luarPengadilan.b. Apabila telah tercapai kesepakatanperdamaian maka dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan yangberwenang untuk memperoleh AktaPerdamaian.c. Pengadilan menerbitkan AktaPerdamaian setelah para pihakmendaftarkan gugatan mereka diPengadilan dengan melampirkan hasilkesepakatan mediasi dan sertifikatmediator.

7. Mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal 15), dalam PERMA sebelumnya, pengaturan ini tidak ada, Kelompok Kerja menganggap hal ini perlu diatur dalam PERMA ini didasarkan pada pengalaman praktik PERMA sebelumnya, mediator harus menunggu habis masa waktu mediasi, yaitu 21 (dua puluh